Politisi Muda Mulai Menampilkan Diri

Busungbiu

Busungbiu, Buleleng Bali

Salah satu caleg dapil 5 busungbiu banjar yakni Bro Gede Agus Arianto, merupakan salah satu politisi muda Partai Solidaritas Indonesia(PSI) yang ikut berpartisipasi pada pemilu serentak 17 april 2019 nanti di tingkat kabupaten. Politisi sekaligus Pengurus DPD PSI BULELENG ini memberanikan diri tampil sebagai caleg. namanya tidak terlalu populer dimasyarakat namun dengan keseriusan dan kesungguhannya sebagai caleg bro Agus dengan semangat dan tekad kuat dibantu oleh sahabat, keluarga mensosialisasikan diri kemasyarakat sebagai caleg agar dikenal dan dipertimbangkan oleh warga pada pemilu 2019 nanti.

Ditanya mengenai kenapa DPD PSI BULELENG menjaring dan menampilkan generasi muda dalam catur perpolitikan dibuleleng- ‘ ini semua hanya sebuah jembatan regenerasi bagi warga masyarakat buleleng yang memiliki komitmen membangun daerah kelahiranya’ungkap ketua DPD PSI BULELENG I Komang Subrata Jaya.

Menurut Bro Gede Agus Arianto Caleg PSI Dapil 5 Nomor Urut 1, pemilu serentak 2019 ini merupakan moment yang tepat untuk menampilkan generasi muda pada perpolitikan, karena ini merupakan langkah awal bagi pengurus dan kader PSI mengukur dan mempelajari politik praktek yang sesungguhnya. PSI BULELENG memang banyak menampilkan caleg dari kalangan generasi muda dengan harapan warga masyarakat melihat perjuangan PSI sungguh2 dalam Regenerasi Calon Pemimpin Buleleng dimasa yang akan datang ungkap’ caleg dapil 5 ini.
Masyarakat perlu diberikan pemahaman politik mengenai peran dan fungsi legislatif ,eksekutif agar kedepan melahirkan pejabat publik yang punya integritas melayani.

PSI Mencari Satria Piningit 2019

Mohon doa restu #generasioptimis

Bacaleg 2019 Dapil Busungbiu Banjar

Begitulah ungkapan dari dewan pakar DPD PSI Buleleng yakni Gede Agus Arianto : seorang politisi muda desa busungbiu dari Partai Solidaritas Indonesia,siap mengikuti proses demokrasi yang sedang berjalan.

Seorang pemuda dari kalangan kurang mampu terjun dalam dunia organisasi, Menariknya saat ini dewan pakar DPD PSI Buleleng ini sedang bekerja sambil berorganisasi, masih muda punya pemikiran terhadap pembangunan didaerah kelahirannya.

Disisi lain beliau mangatakan sangat perlu generasi muda sejak dini berorganisasi baik ditingkat, banjar,desa,dan kecamatan apalagi bisa jadi pengurus di sebuah partai politik ungkapnya.

Perjalanan Dewan Pakar DPD PSI Buleleng dari tahun 2016 sudah bergelut dengan hiruk pikuk organisasi di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) nah saatnya sudah tiba proses yang selama ini dilalui harus diperjuangakan ditahun 2019, ditanya mengenai keseriusannya menjadi bacaleg ,beliau menjawab ” bila aku hanya main-main,aku hanya buang-buang waktu saja selama ini”

Mengenai pencalegannya beliau mengatakan ‘ jangan menyerah, jangan mundur, tetap optimis ‘ melangkahlah dengan segala daya upaya yang kamu miliki saat ini.

Tahun 2014 dapil busungbiu banjar mendapatkan 7 jatah kursi dari jumlah penduduk, saat ini dapil Busungbiu Banjar mendapatkan 8 Jatah Kursi, dari delapan kursi ini siapa tahu restu lelangit,karma dan masyarakat busungbiu dan banjar memberikan restu/kepercayaan kepada generasi muda untuk menjadi bagian dalam mengambil kebijakan politik,ungkapnya

Kunjungi bacaleg psi di fanspage : https://www.facebook.com/BroAgusPSI/

Untuk mengenal kegiatan bacaleg dari PSI Buleleng.

” Beruntunglah seorang penguasa dimana rakyatnya tidak punya pemikiran “

Dewan Pakar DPD PSI Buleleng: Gede Agus Arianto

KPU Buleleng : Menyambut Kunjungan Audensi DPD Buleleng Partai Solidaritas Indonesia

(Lintasdewata88.wp.com) Buleleng 7/8/2017

Dewan Pimpinan Daerah Buleleng Partai Solidaritas Indonesia berserta perwakilan Pengurus DPC PSI se Kabupaten Buleleng (DPD PSI Buleleng) melakukan audensi ke komisioner KPU Buleleng dalam rangka persiapan verifikasi pemilu 2019. Diterima oleh Ketua KPU Buleleng Yakni Bapak Gede Suardana serta Bapak Gede Sutrawan (Divisi sosialisasi),Bapak Made Seriyasa (Divisi Hubungan Masyarakat),Ibu Putu Sri Widyastini (divisi logistik)

Ruang Sipol KPU Buleleng : Audensi DPD Partai Solidaritas Indonesia Buleleng

Kedatangan DPD PSI Buleleng tiada lain untuk mencari informasi mengenai sistem penyelenggaraan Verifikasi dan Tahapan Pemilu ungkap Ketua DPD PSI Buleleng Komang Subrata Jaya. Melihat komposisi Pengurus DPD Buleleng Partai Solidaritas Indonesia masih muda dan awam mengenai tahapan pemilu,yakni perlu arahan dan pengetahuan sistem penyelenggaraan tahapan verifikasi dan pemilu tambahnya.

Didampingi oleh perwakilan DPW Bali yakni Sis Maya ,Sis Natalie dan Bro Cok DPD PSI Buleleng melakukan audensi agar kedepan PSI Buleleng Lebih mantap dalam menyongsong Verifikasi dan Pemilu 2019. Selain itu audensi ini sekaligus pengenalan pengurus DPD dan DPC se Kabupaten Buleleng terhadap pengurus KPU Buleleng dimana nanti kita semua akan saling berkomunikasi dalam menyukseskan Tahapan Pemilu.dari pertemuan ini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh DPD PSI Buleleng mengenai tahapan verifikasi dan pemilu,memang saat ini informasi penyelenggaran mengenai aturan tidak begitu banyak bisa disampaikan dikarenakan undang-undang Pemilu belum final dalam artian belum menjadi lembaran negara ungkap Ketua KPU Buleleng Gede Suardana.

Selebihnya nanti untuk tahapan verifikasi akan dikomunikasikan lebih lanjut ungkap ketua dan anggota KPU Buleleng.

Yahoo icon

Advertising
Iklan Bro 😁⬇

warung makan khas buleleng wilayah panjer

Warung Natha Dinas Kaja Busungbiu Buleleng

Daftar Gratis : Ingin Jual Pulsa 😊

Grace Natalie: Jangan Pilih Parpol Lemahkan KPK!

Ketua Umum DPP PSI : Grace Natalie

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengajak masyarakat agar tidak lagi memilih partai politik (Parpol) yang cenderung hendak melemahkan KPK. Grace mencontohkan partai-partai politik yang mendukung hak angket maupun revisi UU KPK.

“Kalau enggak mau ilfil (hilang rasa) lagi dengan kinerja DPR, makanya jangan pilih lagi, nama-namanya catat dengan baik agar kita tidak lagi memilih, kita dorong yang punya track record baik agar maju. Agar kita tidak terus patah hati,” kata Grace, Kamis (15/6).

Grace menilai hak angket DPR terhadap KPK sedari awal cacat administratif dan salah sasaran. Menurutnya, fungsi hak angket ditujukan untuk lembaga pemerintahan, sementara KPK merupakan lembaga hukum independen.

Menurut dia, jika hak angket digunakan main-main seperti ini, maka tidak akan ke mana-mana karena salah sasaran. Tak heran pembentukan hak angket dianggap untuk melemahkan KPK. Saat ini, kata dia, Pansus hak angket memang tidak bisa serta merta dibubarkan. Hanya, masyarakat kemudian bisa menentukan pilihan ke depan.

“Kita tetap harus mendesak teman-teman DPR agar tidak terus menerus melakukan pelemahan, karena lengah sedikit saja, sudah ada penyerangan langsung ke Novel (penyidik KPK), kita gak tahu apa lagi,” ujarnya.

Sumber Republika

Pansus RUU Pemilu 2019: Mengecewakan.

Lintas Dewata.wp.com 

Sabtu 3 Juni 2017

Ketua DPW Bali Partai Solidaritas Indonesia : I Nengah Yasa Adi Susanto

KETUA DPW PSI BALI, I NENGAH YASA ADI SUSANTO, S.H., M.H., CHT.,Kecewa dengan tidak diikutkannya PARPOL lama untuk Verifikasi KPU Sebagai Syarat Ikut PEMILU 2019. Ketua   DPW   PSI   Bali,   I   Nengah   Yasa   Adi   Susanto   yang   biasa   disapa   Bro   Adi menegaskan   bahwa terkait   dengan   keputusan   Pansus   RUU   PEMILU yang menyetujui syarat Parpol baru yang bisa ikut PEMILU 2019 nanti yakni hampir sama dengan dengan UU PEMILU sebelumnya yakni UU No. 8 Tahun 2012 sangat diapresiasi oleh politisi muda yang juga seorang Advokat ini namun disisi lainnya pihaknya   sangat   keberatan   bahwa   Parpol   lama   baik   yang   saat   ini   memiliki wakilnya di DPR maupun yang tidak tembus Parliamentary Thresold PEMILU 2014 lalu tidak mesti ikut verifikasi oleh KPU. Keputusan tidak mewajibkan Parpol lama ikut verifikasi KPU sebagai syarat bisa ikut PEMILU 2019 nanti sangatlah tidak fair dan   jauh   dari   asas   keadilan   serta   transparansi.   Harusnya   semua   Parpol diberlakukan  sama karena   di  dalam   hukum  ada  asas equality   before  the  law yakni asas persamaan hukum. Bro Adi menambahkan bahwa tidak ada jaminan kalau Parpol lama memiliki pengurus di seluruh provinsi, 75% di kabupaten/kotaserta 50% pengurus di kecamatan, bahkan beberapa Parpol lama sekarang lagi bermasalah   yakni   dualisme   kepengurusan   seperti   PKPI   dan   juga   PPP   jadi seharusnya ini dijadikan pertimbangan bahwa semua Parpol harus ikut verifikasi KPU.
Bro Adi menambahkan bahwa dengan disetujuinya RUU PEMILU ini berarti bila disahkan oleh DPR dan pemerintah maka seluruh Parpol lama yang ikut PEMILU 2014 lalu secara langsung bisa ikut PEMILU 2019 nanti dan ini sangat tidak adil. “Saya   heran   alasan   DPR   dan   Pemerintah   untuk   menghemat   biaya   dijadikan patokan untuk  tidak mengikutkan  Parpol  lama  tidak ikut veri’fikasi KPU  sangat tidak masuk akal, demokrasi itu memang mahal tapi kalau untuk mewujudkan demokrasi   yang   sebenarnya   kenapa   negara   harus   takut   mengeluarkan   uang,Anggota DPR ngotot  sampai sekarang ingin membangun  gedung baru dengan anggaran lebih dari 700 miliar dan apakah uang yang seharusnya dipakai untuk biaya  verifikasi  Parpol  lama  nantinya  akan  dipakai untuk membangun  gedung baru DPR?’’, tegas Bro Adi. Bro Adi menambahkan bahwa RUU PEMILU ini jika nanti disahkan sudah pastikan kita  judicial  review  di Mahkamah Konstitusi  khusus terkait  dengan   pasal yang   tidak   mengharuskan   Parpol   lama   ikut   veri’kasi.   DPR   dan   Pemerintah sepertinya tidak mau belajar dari masa lalu karena pada 2012 silam, MK melalui putusan No 52/PUU-X/2012 telah memutus bahwa semua parpol calon peserta pemilu   wajib diverifikasi ulang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mahkamah Konstitusi   besar   kemungkinan   akan   membatalkan   Pasal   yang   tidak mengharuskan Parpol lama ikut verifikasi dan ini akan menjadi bumerang bagi Parpol lama. Bayangkan nanti bila  Parpol lama sangat percaya diri bahwa MK tidak  mengabulkan  judicial   review  dari  Pasal  tersebut   kemudian mereka tidak menyiapkan diri  untuk proses verifikasi KPU namun putusan MK mengabulkan judicial   review  tersebut   maka   tentu  saja   ada   kemungkinan   Parpol   lama  yang

tidak bisa ikut PEMILU karena tidak lolos verifikasi KPU sedangkan Parpol baru justru   sangat   besar   kemungkinan   lolos   verifikasi   karena   mereka   telah mempersiapkan  diri   secara   matang termasuk  PSI.  Jadi  sepertinya Parpol lama ingin menggali lubang kuburnya sendiri.

Pidato Presiden Joko Widodo Didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla 

File : Edisi Kebangsaan!

Pidato Penting Presiden Kita

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Semalam saya sangat berbesar hati menyimak pidato Presiden Joko Widodo yang tidak biasa. Di depan lebih dari seratus ribu hadirin yang memadati Stadion Utama Senayan, Jakarta, Presiden menyampaikan pesan yang sangat penting. Sebuah pidato yang sudah lama dinanti-nanti oleh mayoritas diam yang selama beberapa waktu belakangan ini dibuat gundah oleh berbagai peristiwa sebelum, selama, dan sesudah Pilkada DKI baru-baru ini. Selengkapnya pidato itu sebagai berikut.

Assalamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Merdeka!
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air.

Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan keselamatan bangsa. Seperti telah sama-sama kita saksikan dan rasakan, belakangan ini media cetak, televisi, dan media sosial dipenuhi berbagai berita, debat, dan pembahasan tentang kelompok-kelompok masyarakat yang bersuara lantang tentang berbagai hal. Hampir tiap minggu jalanan kita dipenuhi oleh tuntutan-tuntutan yang memekakkan telinga dalam unjuk rasa yang tidak jarang menganggu ketertiban umum. Udara ibu kota menjadi pengap oleh ungkapan-ungkapan yang penuh polusi.
Tidak ada larangan bagi anggota masyarakat mana pun untuk berbicara menyampaikan aspirasinya. Namun, yang mengkhawatirkan, suara-suara itu tampaknya makin lama makin tak terkendali dan sudah sampai pada tahap membahayakan kerukunan dan persatuan bangsa, ketika menyangkut hal-hal yang peka seperti kebinekaan, dasar, dan ideologi negara, serta kemajemukan yang menjadi landasan bagi keutuhan bangsa ini.

Pikiran, waktu, dan tenaga kita semua kemudian tercurahkan pada gonjang ganjing ini, sedangkan banyak urusan yang lebih penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang memerlukan perhatian kita berisiko terabaikan. Terlalu besar biaya yang harus ditanggung rakyat ketika aparat negara habis waktunya untuk terus menerus berupaya mencegah kekacauan yang bisa ditimbulkan oleh perseteruan yang tidak perlu.

Lebih mengkhawatirkan lagi ketika apa yang disebut sebagai gerakan-gerakan masyarakat ini kemudian menjurus kepada ekstremisme dalam bentuk ujaran-ujaran kebencian, eksklusivisme, dan rasisme.
Tempat-tempat ibadah yang seharusnya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik telah disalahgunakan untuk menyampaikan agitasi politik. Bukan saja masyarakat awam, tetapi banyak di antara warga terdidik juga termakan oleh isu-isu berbau fitnah yang disebarkan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab. Tekanan dan intimidasi terus menerus dilontarkan ke arah lembaga peradilan yang sedang melaksanakan tugas mulia negara hukum.

Sudah terlalu banyak contoh hancurnya sebuah negara dengan akibat penderitaan jutaan rakyatnya yang disebabkan oleh perselisihan antarwarga negeri sendiri yang tak terkendali, seperti yang terjadi di Afghanistan, Irak, Libya, dan Suriah. Ekstremisme yang ditandai dengan kekerasan verbal kemudian berkembang menjadi kekerasan fisik.

Sebagaimana bagian besar rakyat Indonesia yang sejauh ini diam menyaksikan semua ini, karena tidak ingin menambah masalah mulai kehilangan kesabaran, saya sebagai Kepala Negara dan Presiden, penerima mandat rakyat dalam sebuah pemilihan umum yang konstitusional, juga tidak bisa terus menerus diam dan membiarkan semua ini berlarut-larut tanpa bersikap dan bertindak. Kesabaran bukan tidak ada batasnya.
Ketika kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar terganggu dan terancam oleh ulah kelompok yang ingin merusak tatanan kehidupan yang berkeadaban, maka saatnya kita bangun untuk menertibkan yang tidak tertib hukum dan menindak yang bertindak tak beradab.
Kita sebagai bangsa sudah sepakat untuk menerapkan kehidupan berdemokrasi yang sehat. Sejauh ini demokrasi kita telah berjalan dengan relatif baik, meski di sana sini masih banyak yang harus terus disempurnakan. Kita tidak boleh lengah dengan membiarkan kekuatan-kekuatan anti-demokrasi yang ikut serta berdemokrasi tetapi dengan tujuan mengambil untung dari alam kebebasan berdemokrasi untuk menghancurkan demokrasi itu sendiri.
Demokrasi memang memberikan hak lebih kepada suara terbanyak, tetapi tidak berarti menghilangkan hak asasi kelompok kecil dan hak hidup orang kecil. Tidak ada hak khusus mayoritas dan minoritas di negeri ini. Semua punya hak dan kewajiban yang sama. Di negara berhaluan Pancasila, semua penganut agama, baik Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dijamin oleh konstitusi bebas melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya dan penganutnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara.
Semua warga baik dari suku Jawa, Madura, Sunda, Batak, Aceh, Dayak, Bugis, Papua, Tionghoa, Arab, India, dan lainnya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Hak untuk hidup layak, hak berpolitik, hak ekonomi, hak budaya, hak berbicara, hak untuk dapat perlindungan negara, hak untuk memilih, dan hak untuk dipilih.
Berpolitik boleh, mempunyai ambisi politik tidak dilarang, tetapi semua itu harus dilaksanakan dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta wajib dilakukan sesuai norma-norma kehidupan bermasyarakat yang sehat, yang menuntut kita untuk tetap santun, beretika, bermoral, dan berakhlak mulia. Apa yang diklaim sebagai suara mayoritas juga harus dibuktikan dalam sistem demokrasi representatif, bukan dengan berbagai tekanan dan intimidasi di jalanan.
Hukum tanpa demokrasi berarti penindasan otoriter, sedangkan demokrasi tanpa hukum berujung kepada anarkisme. Toleransi dan penghormatan atas perbedaan keyakinan dan pendirian warga negara harus terus dipelihara bila kita ingin mempertahankan kerukunan hidup bersama. Batas toleransi adalah intoleransi atau ketiadaan toleransi itu sendiri, pada saat mana kita harus bersikap untuk menghentikannya.
Saudara-saudaraku setanah air.
Saya sadar bahwa selama dua setengah tahun lebih saya memegang kendali pemerintahan, masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. Kesenjangan ekonomi warga negara dan jurang perbedaan antara kaya dan miskin masih merupakan momok yang menakutkan. Resesi ekonomi dunia yang belum sepenuhnya pulih juga berpengaruh sampai ke negeri kita.

Semua ini saya sadari dan menggugah saya untuk terus mencari jalan cepat mengentaskan kemiskinan dan sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi untuk menampung jumlah pencari kerja baru yang setiap tahun bertambah. Saya sadar betul dan saya memahami tuntutan rakyat agar berpihak kepada orang kecil dan warga negara yang lemah. Kebijakan pemerintah akan terus diarahkan ke sana sehingga ketidakadilan ekonomi yang menguntungkan hanya sekelompok kecil warga negara di tingkat atas tidak terus berlanjut.
Semua itu bisa kita lakukan bila rakyat bersama pemimpinnya bersatu padu menuju ke satu arah kesejahteraan yang kita dambakan. Menggunakan hati yang bersih dan nalar yang jernih dalam menggapai cita-cita bersama kita. Tidak tercerai berai dan sibuk mengobarkan kebencian antar sesama.
Saudara-saudara,
Mari kita jaga bersama negeri tercinta ini agar selamat mencapai tujuan adil dan makmur seperti yang dicita-citaka oleh para pendiri bangsa ini. Mari kita jaga bangsa ini agar tetap utuh bersatu dalam kebinekaan dari Sabang sampai Merauke. Mari kita junjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa yang telah dengan arif dan bijak dititipkan kepada kita dalam sila-sila yang tercantum pada Pancasila.

Saya dengan segala kekuatan lahir dan batin yang saya miliki akan berada di garis depan bersama saudara-saudara semua dalam upaya menyelamatkan negeri ini dari segala bentuk rongrongan dari mana pun datangnya.
Jangan pernah ada yang berspekulasi dan berpikir lain. Jangan ada yang mencoba menghalangi. Ketika saya menerima mandat sebagai presiden dan kepala pemerintahan, saya telah bertekad untuk mengerahkan segala kekuatan saya demi mengabdi untuk bangsa ini.
Saya akan menggunakan semua wewenang yang melekat pada diri saya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dalam batas hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa negeri tercinta ini selamat dari segala bentuk ancaman kehancuran dari dalam maupun luar negeri.
Semoga Tuhan bersama kita.
Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merdeka!
Jakarta, 05-05-2017

​”Partai Solidaritas Indonesia: Menebar Kebajikan Dari Gumi Panji Sakti Ke seluruh Wilayah Bali”

Minggu, 2 April 2017
Kopdarwil Bali Partai Solidaritas Indonesia 

KOPDARWIL BALI DI BULELENG

Dalam rangka menyukseskan verifikasi komisi pemilihan umum terhadap partai politik acara kopdarwil dilaksanakan dengan tujuan menjaring anggota baru serta memberi semangat kepada pengurus partai solidaritas indonesia untuk memenuhi verifikasi KPU.
Buleleng: salah satu DPD yang sudah melewati target anggota Verifikasi KPU sesuai  mandat dari DPP PSI Pusat. 
DPD Buleleng sudah siap ikut verifikasi KPU dari persyaratan kurang dari(-) 900an anggota Buleleng sudah tembus 1000 lebih anggota dan saat ini masih terus bertambah dukungan untuk PSI.
Kopdarwil Bali Buleleng hadir  dengan tujuan memberi semangat kepada DPD lain di DPW Bali dalam perekrutan anggota. 
Selain itu hadir juga Ketua Umum Grace Natalie Memberi Sedikit penyemangat dan menyatakan pandangan Partai Solidaritas Indonesia ingin  Melahirkan & Menghadirkan Pejabat Publik(Pemimpin) Yang Membawa Perubahan yang membawa nilai kebajikan. Kebajikan itu sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan,kebaikan yang dimaksud oleh partai solidaritas indonesia sudah jelas yakni “kebaikan untuk Masyarakat”
Ketua umum juga menyatakan PSI akan segera membuka pendaftaran calon legislatif ,memiliki track record yang baik dimasyarakat ,itu yang akan kita dukung,Ungkapnya.

Sis Grace juga ingin generasi muda menjaga keberagaman yang kita miliki saat ini jangan sampai pemahaman radikal-radikal belakangan ini sedang masif dimedia sosial dan televisi 

Acara kopdarwil berjalan lancar dan menggembirakan,astungkara Partai Solidaritas Indonesia segera mendapatkan restu dari masyarakat bali. 

Simbolis Penyerahan Kartu Tanda Anggota Kepada Simpatisan PSI

Sesi acara ini memberi ruang dan panggung kepada generasi muda yang sudah bergabung bersama PSI. 

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Tidak Akan Ada Muso,Alimin,Nyoto atupun DN.Aidit jika?

Tidak boleh tidak, meskipun tidak ada Muso, tidak ada Alimin, tidak ada Aidit, tidak ada Nyoto, tidak ada seorang pun yang memimpin mereka, aliran sosialisme atau komunisme atau marxisme, pasti-pasti-pasti-pasti-pasti timbul. Di mana tempatnya komunisme lahir? Di mana tempatnya marxisme lahir? Di mana tempatnya sosialisme lahir? Apakah di gedung-gedung swasta di Kebayoran? Lahirnya itu di sini, di kampung-kampung yang gubuk-gubuknya bocor. Lahirnya itu ditempat-tempat dimana Ibu-ibu tidak bisa memberi air susu cukup kepada anak-anaknya. Di mana anaknya itu telanjang, ngesot di tanah, karena tidak punya pakaian. Di situlah tempat lahirnya sosialisme atau marxisme atau komunisme. Kalau ingin menghilangkan komunisme, hilangkan ini gubuk-gubuk, ganti dengan rumah-rumah yang baik. Beri makan yang banyak, sandang-pangan yang cukup. (Pidato Sukarno di hadapan delegasi Angkatan 45, di Istana Merdeka, Jakarta, 6 September 1966) ➡🔎(Dokumen Sejarah Indonesia#Komunis)

image

Ref Fb by : Maya Agrevina
#Sejarah_Bangsa #Indonesia